Gardapostsultra.com– Kendari UMKM kuliner Tugu Religi MTQ , Di buat resah dan tak berdaya ketika Hari ini 06/05/2024 dilakukan Penyegelan dan Pemutusan Aliran listrik di Area pedagang Pelataran Tugu Religi MTQ mereka Tidak tahu harus berbuat apa ketika nasib mereka berada di ujung tanduk. Sedangkan pemerintah sendiri dalam hal ini Pemkot dinilai tidak bijak dalam proses mengakomodir aspirasi pedagang . Pasalnya, solusi yang ditawarkan cenderung sepihak karena tanpa melibatkan aspirasi pedagang.
Terlebih bangunan yang telah berdiri sejak 8 tahun silam itu hendak diratakan dengan tanah dan di minta segera mengosongkan area MTQ dengan segera tanpa adanya kompensasi dan tali asih sepeserpun
Salah satu Pedagangg Tugu religi MTQ , Kota kendari, Djafar tampak pasrah dan belum tahu harus berbuat apa. “Kami sudah mendapatkan Surat Peringatan Ketiga (SP3 dan surat penyegelan untuk rencana penggusuran ini,” ungkap pemiliki Kedai Dfortune Cafe, Senin(06/6/2024).
“Pada 23 April 2024 Setelah dilakukan RDP (Rapat dengar Pendapat) dengan Pihak DPRD Propinsi seharusnya Pihak Pemkot Mengindahkan Surat rekomendasi dari Anggota dan Ketua DPRD Propinsi dimana di dalamnya di tuangkan ada 6 Point salah satunya di Mohonkan Kepada pemerintah Kota untuk tidak melakukan pembongkaran tempat pelaku UMKM sebelum adanya Mou dengan Pihak Pemerintah Provinsi terkait Penyerahan Aset dan pengelolaan kawasan EX MTQ. Tetapi sebelum di lakukan himbauan tersebut ,pedagang sudah menerima konsekuensi Penyegelan Lapak mereka dan diminta Untuk Membongkar sukarela warung mereka masing masing
Mereka ditawarkan tempat relokasi di pasar Paddys, Anjungan Teluk , dan Kawasan UMKM PLUT . “Semua lokasi tersebut sudah kami survei dan tidak ada yang sesuai untuk jualan kami,” katanya tutur Djafar.
Di Pasar Paddys tidak sesuai di karenakan Lokasi Kuliner kurang cocok untuk lokasi tongkrongan kuliner, lanjut Djafar, Semntara untuk Gedung PLUT sangat tidak representatif di karenakan Jumlah Pedagang sekitar 136 lapak tidak memenuhi spase area tersebut dan bisa menimbulkan kemacetan di depan area PLUT kondisi fisik tempatnya memang baik namun di nilai Sangat kecil dan tidak bisa menampung pedagang keseluruhan itupun belum ruang parkiran, pangkasnya
Dia menyayangkan, solusi yang ditawarkan oleh Pemkot Semarang ini sama sekali tidak menyentuh bagaimana menjaga agar iklim ekonomi yang telah terbangun sebagai satu paket kesatuan dengan wisata Lawang Sewu dan kawasan ekonomi sekitar.
“Kami berharap, pertama, konsep Penataan pedagang kaki MTQ sebagai satu kesatuan atau tempat kulinernya wisata Kuliner di kota kendari. Artinya, hanya butuh ditata sedemikian rupa agar rapi dan bersih , bukan di bongkar dan di Lumpuhkan aktivitas Pencarian nafkah kami sampai saat ini kami seperti anak ayam kehilangan induk dimana tidak ada empati sama sekali melihat nasib pedagang ,” tegasnya.
Di tempat yang sama Adianto Syaputra Mewakili Asosiasi Pedagang Tugu religi, dia berharap, penataan UMKM oleh pemerintah ini dilakukan dengan cara membuatkan mini shelter UMKM yang lokasinya tetap berada di sekitar Area Tugu Religi MTQ sehingga Kami Pedagang tetap bisa mencari nafkah.
“Kami setuju dengan penataan yang dilakukan pemerintah, kami tidak menolak pembangunan. Tapi Partisipasi dan solusi untuk UMKM ini ya harus jelas dong,” kata dia.
Menurutnya, pedagang selama ini tidak pernah dilibatkan mengenai rencana Pemkot tersebut begitupun solusi tempat relokasi. Tiba-tiba di minta lakukan pembongkaran mandiri. Padahal secara status, ada 500 lebih manusia Menggantungkan Hidup dari Aktivitas berdagang di MTQ baik nasib Pedagang itu sendiri, anggota keluarga dan karyawan yang masih bekerja sampai saat ini .
“Sebab, riwayatnya dahulu sesuai Surat dari Wagub Terdahulu Bpk Saleh Lasata mengakui Eksistensi Pedagang UMKM yang ada di tugu Religi bahkan sempat di masukkan Kedalam Area Pagar dan kemudian setelahnya keluar dari area dalam MTQ di karenakan adanya event Besar Halo sultra waktu itu ” katanya.
Menurut Adi “Pindah tempat pun membutuhkan biaya tidak sedikit. Bahkan ada juga tempat yang baru menjual saat ini sdh harus menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Para PKL kebingungan, ini tidak tau nasib mereka seperti apa nantinya. Angka Kemiskinan dan Pengangguran terbuka akan tercipta Jika mereka sampai kehilangan tempat berdagang,” terangnya.
Kondisi sekarang ini, menurut Ady Di hari hari kedepan MTQ akan terlihat Gelap Gulita tanpa penerangan sama sekali “dan niat warga kota kendari yang ingin nongkrong dan menikmati jajaanan Kuliner harus Pupus dikarenakan situasi MTQ saat ini sudah gelap dan suram,” katanya.
Sebab, di Pemerintahan PJ sebelumnya Bapak Asmawa Tosepu menghendaki Keterlibatan Pihak UMKM di area MTQ dimana rencananya akan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk membantu usaha Kuliner pedagang lewat pernyataannya di salah satu media di kota kendari.
Ditanya apakah solusi tersebut sudah tidak bisa ditawar? Sebab, pedagang sebetulnya tidak menolak pembangunan pemerintah, hanya saja solusi yang ditawarkan dinilai belum tepat, Adi mengaku kenapa PJ Walikota yang saat ini Ngotot tidak mengizinkan pedagang masuk berjualan di Area Tugu Religi MTQ sementara di PJ sebelumnya menghendaki keterlibatan UMKM .
Seharunya Penataan UMKM masuk dalam wewenang Pemerintah Provinsi selaku pemilik Aset . Sedangkan untuk pembangunan RTH di bawah Kewenangan Dinas PUPR Kota kendari harusnya ini bisa duduk bareng mencari solusi terbaik.
“Untuk lokasi pemindahan sampai saat ini pun belum jelas . Jadi ini keputusannya masih sepihak dan kami berharap Pihak DPRD Provinsi dapat menggelar RDP dengan melibatkan semua Unsur Pemerintah Kota unruk mencarikan Solusi terbaik untuk Pedagang Tugu Religi MTQ.
Tim GardapostSultra.com